Teman-teman Yth:

Sampai saat ini RS Sanglah Denpasar kebingungan untuk membalas surat
saya di bawah ini. Mungkin Kimia Farma dan 25 RS yang ditunjuk (dengan
Keputusan Menteri) tidak tahu soal perlunya ijin dari pemegang paten.
Padahal minggu lalu Presiden Megawati Meluncurkan balon layanan ARV di
halaman RS Sanglah Denpasar. Saat itu saya mengira ARV sudah ada di RS
Sanglah.

Pola kerja dari bangsa kita memang selalu kurang greget dan terlalu
lambat.

Wirawan
Denpasar

SURAT UNTUK MENDAPAT ARV

Denpasar, 21 Juni 2004
Kepada Yth:
Direktur Utama
Rumah Sakit Sanglah
Denpasar

Perihal: Pengadaan obat antiretroviral (ARV) bagi odha

Dengan hormat,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dapartemen Kesehatan RI telah
mencanangkan pengadaan layanan ART (anti retroviral teraphy) bagi
sekurang-kurangnya 5000 odha (orang dengan AIDS) pada tahun 2004-2005.
Untuk mendapatkan odha sebanyak 5000 maka kegiatan yang harus dilakukan
terlebih dahulu adalah menggalakkan test HIV sukarela & rahasia atau
sering disebut dengan VCT (voluntary counseling and testing). Kegiatan
ini mempunyai 3 komponen utama. Pertama, pemasaran agar orang mau atau
tertarik menjalani test HIV. Kedua, memberikan layanan konseling bagi
orang yang berminat. Sehubungan dengan komponen kedua, kegiatannya yang
utama adalah pelatihan konselor. Ketiga, layanan pasca test, baik yang
hasilnya negatip maupun yang hasilnya positip. Layanan yang lebih rumit
adalah bagi yang hasil test-nya positip baik kegiatan pendampingan agar
terjadi perubahan perilaku pada odha dengan tujuan agar tidak menularkan
HIV-nya ke orang lain (tujuan public health) dan layanan bagi odha
sendiri, baik medis, psikologis, sosial, dll.

Lembaga kami, Yayasan Kerti Praja yang menaungi Klinik Amertha telah
menjadi semacam VCT Center di Bali. Sejak 1 Januari 2000 sampai dengan
akhir Mei 2004, jumlah klien yang secara sukarela menjalani test HIV
setelah diberikan pre-test konseling adalah sekitar 806 orang. Dari
jumlah ini, sebanyak 177 orang dijumpai HIV+ (22%).

Laporan jumlah HIV+ atau AIDS yang selama ini diterima oleh Depkes hanya
sebagian kecil saja merupakan hasil VCT. Untuk pasien AIDS, kebanyakan
dilaporkan oleh rumah sakit di Indonesia sedangkan untuk yang HIV+
(belum AIDS) sebagian besar merupakan hasil kegiatan survei atau
surveilen yang anonym-unlink (orang yang HIV+ tidak diketahui siapa
orangnya).

Dengan demikian, layanan ARV tidak bisa dilaksanakan pada orang dengan
HIV+ berdasarkan hasil surveilen sedangkan layanan ARV pada pasien AIDS
yang datang ke rumah sakit biasanya sudah agak terlambat karena
kebanyakan dari mereka baru diketahui atau baru datang ke rumah sakit
setelah stadium terminal (menjelang meninggal).

Dari 177 klien HIV+ yang saat ini menjadi dampingan para konselor kami,
sekitar 100 orang dari mereka harusnya sudah mendapat ARV sesuai dengan
kriteria WHO (antara lain CD4-nya < 200/ml). Sebagai tambahan, selain
mengembangkan layanan VCT Yayasan Kerti Praja juga telah mengembangkan
layanan pasca test terutama bagi mereka yang HIV+, antara lain
pengembangan dan layanan test CD4, layanan infeksi opportunistik dan
layanan pengobatan profilaksis, seperti tercantum pada leaflet
terlampir.

Untuk layanan ARV, karena sebagian besar dari mereka tidak mampu, maka
kami (Yayasan Kerti Praja) harus menggalang dana untuk pengadaan ARV.

Setelah mengajukan proposal ke berbagai lembaga, kami mendapat tanggapan
dari salah satu lembaga nirlaba di Eropa dan bulan ini mulai memberikan
bantuan sebanyak 600 paket ARV buatan Kimia Farma yaitu untuk 50 odha
selama 12 bulan dengan patokan harga per paket adalah sekitar Rp.
380.000,-

Karena Rumah Sakit Sanglah telah ditunjuk oleh Depkes sebagai salah satu
penyalur ARV di Indonesia, dengan ini kami mengajukan permohonan kepada
Bapak untuk mendapatkan suplai Duviral (Kimia Farma) sebanyak 600 paket
dan Neviral (Kimia Farma) sebanyak 600 paket dalam satu tahun. Jumlah
tersebut kami butuhkan secara bertahap yaitu 50 paket untuk setiap
bulan.

Demikian kami sampaikan, dan atas bantuan serta kerja samanya kami
ucapkan banyak terima kasih.

Tembusan: Hormat kami,
1.Menteri Kesehatan di Jakarta Ketua Yayasan Kerti Praja
2.Gubernur/Ketua KPAD Prop. Bali
3.Kepala Dinas Kesehatan Prop. Bali
4.Direktur Kimia Farma Pusat/Jakarta
5.Direktur Kimia Farma Denpasar
Prof. Dr. Dewa N. Wirawan, MPH


andryansyah arifin wrote:
>
> Teman2,
> Saya di Bangkok baru bertemu dengan DR. Krisana
> Kraisintu, orang yang mempelopori pembuatan ARV
> generik di Thailand dan sekarang mengembangankan
> produksi ARV generik di afrika. Menurut beliau obat
> ARV dapt diproduksi dengan harga lebih murah, bila
> bahan bakunya di impor dari Cina.
> Dia memproduksi dengan harga jual kira2 18 USD saja i
> paket. Kira2 separo harga di Indonesia. Dia bersedia
> datang ke Indonesia bila diperlukan untuk
> memfasilitasi produksi obat ARV yang terjangkau.
> Apakah pemegang kebijakan berminat untuk
> menindaklanjuti ?
> Obat ARV perlu dapat dijangkau oleh semua teman2 ODHA
> pada setiap unit pelayanan kesehatan di kabupaten.
> Tidak cukup bila hanya di sediakan di Rumah Sakit
> tertentu saja.
> TENTANG SANKSI, KITA MASIH PUNYA WAKTU SAMPAI 2005.
>
> Salam,
>
> Andryansyah Arifin
>
> --- Kurniawan Rachmadi <Pokdisus@...>
> wrote:
> > SUARA PEMBARUAN DAILY
> >
> >
>
--------------------------------------------------------------------------------
> >
> > Distribusi Obat HIV/AIDS di Indonesia Terhambat Hak
> > Paten
> >
> > Pemerintah Nekat Mendistribusikan ARV Generik,
> > Indonesia Menghadapi Risiko Sanksi
> >
> >
> > JAKARTA - Distribusi obat HIV/AIDS
> > (antiretroviral/ARV) generik ke 25 rumah sakit yang
> > ditunjuk pemerintah untuk merawat orang dengan
> > HIV/AIDS (Odha) terhambat hak paten. Pasalnya,
> > obat-obat tersebut masih dalam masa paten. Untuk
> > mengatasi masalah itu diharapkan pemerintah
> > menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk
> > pemakaian ARV generik tersebut.
> >
> > Demikian diutarakan Kepala Subdit AIDS Direktorat
> > Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan
> > Penyehatan Lingkungan (PPMPL) Departemen Kesehatan,
> > dr Sigit Prioutomo MPH saat pertemuan dengan para
> > Odha di Pokdisus AIDS Fakultas Kedokteran
> > Universitas Indonesia, Kamis (8/7) di Jakarta.
> >
> > Menurut dia, selain bermasalah dengan hak paten,
> > obat-obat tersebut juga mengalami kendala dalam hal
> > pajak. Artinya, obat ARV yang sangat diperlukan Odha
> > yang pada umumnya secara ekonomi tidak mampu, oleh
> > pemerintah dikenakan pajak. Bahkan bantuan obat dari
> > dana global (GFATM) pun dikenakan pajak.
> >
> > Dikatakan, bila pemerintah tidak mengenakan pajak
> > maka harga obat ARV akan lebih terjangkau Odha. Saat
> > ini seorang Odha menghabiskan uang Rp 380.000
> > sebulan untuk obat ARV generik produksi PT Kimia
> > Farma. Bila pajak ditiadakan, ujarnya, harga bisa
> > ditekan sekitar 10 persen sampai 20 persen.
> >
> > Dijelaskan, saat ini PT Kimia Farma sudah
> > memproduksi ARV generik untuk kebutuhan Odha di
> > Indonesia. Pada tahun 2004 ditargetkan ada 5.000
> > Odha yang memakai ARV generik. Target ini sesuai
> > dengan program Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
> > yakni 3 by 5. Artinya ada lima juta Odha di dunia
> > tahun 2005 mengakses obat ARV.
> >
> > Bila pemerintah nekat mendistribusikan ARV generik,
> > maka boleh jadi Indonesia menghadapi risiko sanksi
> > dari perusahaan farmasi pemilik hak paten. Saat
> > inipun, ujar Sigit, ada 200 paket obat bantuan GFATM
> > berada di bandara Soekarno Hatta.
> >
> > Untuk mengeluarkan obat itu juga harus membayar
> > pajak. Secara terpisah Direktur Bina Penggunaan Obat
> > Rasional Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian
> > dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan dr Husniah
> > Rubiana Thamrin Akib yang dikonfirmasi tentang hak
> > paten, menuturkan diharapkan dalam tempo satu sampai
> > dua hari ini Presiden Megawati Menandatangani
> > Keppres pemakaian ARV generik untuk kepentingan
> > masyarakat.
> >
> > "Naskahnya sudah ada di Sekretaris Kabinet, tinggal
> > menunggu tanda tangan Ibu Mega. Kalau tidak ada
> > Keppres, berisiko ada sanksi dari WTO karena
> > Indonesia sudah tanda tangan TRIPs," katanya.
> >
> > Sesuai dengan Deklarasi Doha, ada pengecualian
> > pemakaian obat generik yang masih dilindungi hak
> > paten dengan alasan kemanusiaan. Tetapi, menurut
> > Husniah, tidak serta merta obat ARV generik yang
> > diproduksi PT Kimia Farma sekalipun sudah mendapat
> > nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan
> > Makanan (BPOM) bisa didistribusikan. Distribusi obat
> > itu memerlukan Keppres, sehingga tidak menjadi
> > masalah bagi perusahaan farmasi pemilik hak paten.
> >
> > Disebutkan, ada tiga hal obat terapi lini utama yang
> > diperuntukkan bagi Odha yaitu Nevirapin, Lamivudin,
> > Zidofudin. Pemegang paten dari obat itu antara lain
> > Glaxo-SmithKline, Boehringer dan beberapa industri
> > farmasi asing lain. Selain itu, pemerintah juga akan
> > menyediakan obat Evapirenz da Stavudin yang belum
> > diproduksi di Indonesia. Kedua obat ini, menurut
> > Prof dr Samsuridjal Djauzi SpPD, umumnya obat paten,
> > dan kalaupun ada generik (Evapiren) harganya sekitar
> > Rp 500.000.
> >
> >
> > Masih Bingung
> >
> > Untuk kedua obat yang belum bisa diproduksi di
> > Indonesia itu, ujar Husniah, pemerintah akan
> > menyediakan dana untuk mengimpornya. Ditambahkannya,
> > cara lain untuk bisa mendistribusikan ARV generik
> > produksi PT Kimia Farma adalah compulsory license,
> > di mana perusahaan obat generik meminta izin kepada
> > pemilik paten dengan membayar sejumlah tertentu.
> > Dengan cara ini, PT Kima Farma tidak hanya
> > memproduksi obat ARV generik untuk kebutuhan Odha di
> > Indonesia, tetapi juga bisa mengekspor.
> >
> > "Kimia Farma sedang membahas hal ini dengan
> > perusahaan farmasi pemegang hak paten. Keduanya bisa
> > berjalan bersama, karena Kimia Farma berkeinginan
> > mengekspor obat itu," kata Husniah.
> >
> > Pada kesempatan itu, dr Evy Yunihastuti SpPD dari
> > Perhimpunan Dokter Peduli AIDS Indonesia, menuturkan
> > masih ada kebingungan dari tenaga kesehatan di rumah
> > sakit untuk penatalaksanaan pasien HIV/AIDS. Artinya
> > kesiapan tenaga kesehatan di Indonesia masih
> > bervariasi. Pelatihan di 25 rumah sakit untuk tenaga
> > kesehatan masih belum merata.
> >
> > Dia mencontohkan Rumah Sakit Subang yang tidak mampu
> > merawat pasien HIV/AIDS sehingga merujuk ke Rumah
> > Sakit Hasan Sadikin Bandung. Masalahnya, kata dia,
> > ada kebingungan bagaimana harus bertindak pada orang
> > dengan HIV/AIDS (Odha). Selain itu perlu dukungan
> > pimpinan rumah sakit, namun walaupun ada dukungan
> > dari pimpinan rumah sakit masih ditemukan ketidak
> > siapan tenaga kesehatan di rumah sakit bersangkutan.
> >
> >
> > Menurutnya saat ini mulai banyak dokter yang
> > tertarik menangani HIV/AIDS. Sekalipun demikian,
> > masih ada juga dokter yang tidak mau merawat Odha.
> > Perhatian terhadap terapi masih terbatas sehingga
> > banyak Odha yang meninggal tanpa sempat mendapat
> > pertolongan yang sewajarnya. Diskriminasi Odha juga
> > masih ada. Dia berharap obat standar tersedia dan
> > bisa dijangkau. Masalahnya, untuk obat onfeksi
> > oportunistik, tidak didukung industri farmasi karena
> > harga obat murah sehingga tidak dipromosikan. Dia
> > mencontohkan obat Dapson.
> >
> > " Untuk terapi ARV lini pertama masih kesulitan.
> > Kalau pemakaian obat lini pertama gagal maka obat
> > yang dipakai adalah lini kedua tetapi harganya lebih
> > mahal lagi. Di Thailand 20 persen terapi lini
> > pertama tidak mampu merespon virus, sehingga
> > dipergunakan terapi lini kedua sesuai anjuran WHO,"
> > katanya. (N-4)