Pertemuan Ketiga antara Komunitas dan Dr. Georg Petersen, Pimpinan WHO
Indonesia

Yang hadir: Dr. Petersen, Dr. Amaya, Dr. Bing, Karin Timmermans, WHO;
Frika Chia, APN+/Spiritia; Sam Nugraha, Pita; Chris Green, Spiritia.

Yang diundang, tetapi berhalangan: Dr. Samsuridjal, RS Kanker Dharmais;
Rachmadi, Pokdisus AIDS RSCM/FKUI; Husein Habsyi, Pelita Ilmu; Dr. Adi
Sasongko, Yayasan Kusuma Buana.

1. Ini adalah pertemuan ketiga, setelah dua pertemuan yang dilakukan
pada Desember 2003, untuk membahas peranan komunitas dan khusunya Odha
dalam prakarsa WHO '3 pada 5' (agar 3 juta orang di negara berkembang
dapat memperoleh terapi antiretroviral (ART) pada 2005).

2. Dr. Petersen dan stafnya memberi informasi terkini tentang keadaan
'3 pada 5' saat ini di Indonesia: Rencana penerapan yang dibuat oleh
konsultan pada Januari belum disetujui secara resmi oleh Pemerintah
Indonesia, dan karena itu sebaiknya kita tidak mengharapkan untuk
menekankan pada jadwal yang dicatat dalam sarannya. Pada kenyataan,
rencana ini belum diterima, dan akan dimasukkan pada dokumen kebijakan
dan rencana kerja.

Status dokumen ini belum jelas. Draf sangat awal dipresentasikan pada
bulan Maret kemarin, pada pertemuan yang minta komentar. Walaupun kami
mengetahui bahwa komentar diberikan oleh sedikitnya dua pihak, pada
awal kami diberi tahu bahwa belum ada komentar yang diterima. Namun
pada pembasahan lanjut, kami diberi tahu bahwa komentar sebetulnya
diterima, dan saat ini Dr. Sri Pandam sedang bekerja dengan draf akhir
yang akan 'segera' dipresentasikan. Belum jelas apakah komunitas akan
diberi kesempatan untuk melihatnya/memberi komentar sebelum dokumen
diluncurkan. Dikonfirmasikan bahwa P2M adalah petanggung jawab, tetapi
disepakati bahwa tampaknya tidak banyak sedang dilakukan. Belum ada
jadwal jelas untuk menyelesaikannya; WHO menekankan agar segera
diakhiri.

Kebijakan akan diumumkan dengan SK Presiden. Dr. Petersen minta stafnya
untuk mendapatkan draf SK, dan untuk menekankan agar SK dikeluarkan
sebelum pemilihan presiden.

Kami mencatat bahwa kami kecewa karena tidak dapat melalukan pertemuan
lanjutan antara komunitas dengan konsultan (Dr. George Loth) waktu
beliau di Indonesia untuk memperkerjakan dokumen itu. Dr. Petersen
meminta agar pertemuan dengan komunitas harus dimasukkan pada jadwal
acara Dr. Loth pada kunjungan berikutnya. Kami menyampaikan
keprihatinan bahwa, walaupun subsidi yang dianjurkan untuk ARV
diumumkan beberapa bulan yang lalu, dan dilaporkan harus mulai pada 1
April, sampai saat ini belum ada pelaksanaan. Dr. Petersen mengkritik
penerimaan subsidi oleh kami; pendapat beliau adalah bahwa kami harus
mendesak agar akses pada ART adalah gratis untuk semuanya, seperti
kusta dan TB. Ini memang komentar yang baik, dan sebaiknya kita
mempertimbangkannya.

WHO belum ada informasi jelas tentang status pedoman ARV, walaupun
dilaporkan bahwa pedoman pembelian/penyediaan ARV sedang dikerjakan.
Kami mendesak tindakan yang segera; protokol sangat dibutuhkan untuk
menghindari pengobatan yang salah. Kami sudah mulai dengar laporan
(yang tampaknya juga didengar oleh WHO) bahwa detailer dari Kimia Farma
(KF) mulai menawarkan terapi dua obat pada dokter. Kami juga mengetahui
bahwa produsen obat paten menjual ARV melalui apotek dengan mengabaikan
asas peresepan rasional; monoterapi dengan AZT terus dilaporkan. Dr.
Petersen minta agar kami mendapatkan informasi lebih lanjut tentang
ini.

3. Kami mengangkat topik mekansime keterlibatan komunitas dalam '3 pada
5', termasuk pelatihan untuk anggota komunitas, gantinya pengeluaran
dan pembayaran untuk waktunya, dana untuk kegiatan dukungan sebaya, dan
pembentukan tim inti komunitas. Dr. Petersen melaporkan bahwa UNAIDS
sudah menjadi tanggung jawab untuk keterlibatan komunitas, dan Dr. Jane
Wilson dari UNAIDS Jakarta sedang di Jenewa untuk membahas masalah ini.
Dr. Petersen akan mengurus pertemuan dengan Dr. Wilson minggu depan.
Dr. Petersen sepakat bahwa ini unsur penting dalam keberhasilan '3 pada
5', dan WHO harus tetap bertanggung jawab secara keseluruhan untuk ini.

Dr. Petersen berpendapat bahwa kontrak/rencana kerja sederhana untuk
mengatur keterlibatan tim inti komunitas dapat diurus. Beliau juga
menyarankan agar kami membuat daftar komplet tentang fungsi kelompok
komunitas, dari terjemahan hingga lobi.

4. Sekali lagi kami membahas masalah VCT. Walaupun ada perkembangan,
sistem mejamin mutu masih belum diterapkan. Petugas dari 25 rumah sakit
kunci sudah dilatih, tetapi protap belum selesai. Pendapat WHO adalah
bahwa kami harus mengutamakan pencarian mereka yang segera membutuhkan
pengobatan, terutama mereka pada masa AIDS. Seperti disebut oleh Dr.
Petersen, 'tujuan kami adalah untuk menghindari kematian orang.'
Walaupun kami setuju secara umum, kami mendesak agar layanan VCT
disediakan untuk orang yang pernah berperilaku berisiko, supaya mereka
dapat mengetahui statusnya lebih dini, untuk memberi waktu agar menjadi
lebih nyaman dan berpengetahuan dengan pengobatan. Dr. Petersen sedikit
ragu bahwa ini dapat mengganggu upaya 'cari kasus', dan dapat
mengarahkan pada pengobatan ditawarkan pada orang yang belum memenuhi
kriteria, hanya untuk mencapai tujuan 'angka'. Beliau minta agar kami
memantau ini, dan melapokan kasus macam ini.

Kami diberi tahu bahwa WHO sudah mengkontrakkan seorang peneliti dari
UI untuk melakukan penelitian operasional dalam bidang ini.

5. Pencegahan penularan dari ibu-ke-bayi (PMTCT) sekarang ditangani
oleh UNICEF. WHO mempunyai hanya sedikit informasi tentang statusnya
saat ini, tetapi kami didesak untuk menghubungi WHO bila kami
membutuhkan bantuan atau menghadapi masalah.

6. Kami mengangkat status semua obat pilihan pertama di Indonesia,
termasuk obat yang belum dibuat oleh KF (d4T dan efavirenz). KF didesak
untuk membentuk standar mutu, dan untuk mengatur impor obat yang tidak
dibuatnya. Ada berita bahwa sedikitnya satu produsen India
mempertimbangkan permohonan persetujuan/pendaftaran semua ARV-nya; ini
jelas akan menekankan KF untuk menurunkan harga dan menjaga mutunya.

7. Kami secara singkat membahas akreditasi untuk fasilitas layanan
perawatan kesehatan yang mendukung Odha. WHO belum jelas tentang
akreditasi fasilitas tersebut secara umum, dan tampaknya ragu-ragu
tetang manfaatnya pada pasien.

Walaupun kami tidak membuat janjian untuk pertemuan lanjutan, kami
sepakat bahwa pertemuan macam ini bermanfaat. Kami akan meminta
pertemuan lanjutan dalam empat minggu berikut ini untuk meninjau
kunjungan Babe ke Jenewa dan rapat pengurus GNP+ yang akan dihadiri
oleh Frika.

Sekali lagi, kami menunggu komentar dan masukan tentang laporan dan
program ini. Siapa lagi ingin dilibatkan?

Chris
----------------------------------
Chris W. Green (chrisg@...)
Pendidik Pengobatan, Yayasan Spiritia
Jakarta, Indonesia
Tel: +62 (21) 7279 7007 Fax: +62 (21) 726-9521