Rekan Suci yang baik,

Saya rasa Anda tidak keberatan kalau pengalaman Anda saya kirim pula
kepada teman-teman yang menjadi anggota milis ini. Karena ini penting
untuk diketahui oleh teman-teman lain.

Pengalaman Anda sama dengan pengalaman saya di Bali. Awalnya, test HIV
juga saya bayari sendiri. Akhirnya dibantu oleh BLK tetapi tetap bayar.
Hanya lebih murah saja. Kenekatan Anda sama juga dengan kenekatan saya.

1. Tentang VCT, prinsipnya mendasarnya adalah SUKARELA dan RAHASIA. Jadi
seseorang dengan suka rela ingin test HIV. Tentu setelah ada "pemasaran
sosial" (promosi) dari pelaksana VCT. Ketika seseorang datang dan
menyatakan ingin test HIV, kita wawancara dulu untuk mengetahui apakah
mereka ada kemungkinan terinfeksi HIV. Kalau tidak, biasanya kita bilang
tidak perlu. Agar kita tidak terlalu banyak menolak orang yang ingin
test (karena tidak ada faktor risikonya), maka promosinya kita utamakan
pada kelompok perilaku risiko tinggi. Karena itu, di Bali pemasaran kami
utamakan pada pekerja seks, pelanggannya dan IDU. Kami titip promosi
pada petugas lapangan yang bekerja pada kelompok-kelompok ini. Selama 3
tahun sejak kami memulai VCT, hampir 1000 yang datang tetapi yang
akhirnya menjalani test hanya 400. Yang positip sekitar 50 orang.
Mereka semua gratis tetapi dibayar oleh sponsor. Ke BLK tetap bayar.

Nah, berkaitan dengan pertanyaan rekan Suci, "seberapa jauh VCT perlu
digalakkan (di negara kita)", sekurang-kurangnya tergantung 3 hal utama.
Pertama, seberapa besar kejadian HIV di komunitas. Kalau kecil sekali,
mungkin pelan-pelan dulu. Kedua, kalau kejadiannya tinggi, harus sudah
ada rencana dari pelaksana VCT untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas
pendukungnya. Ketiga, VCT adalah jalan masuk untuk perubahan perilaku.
Jadi, juga harus disiapkan program perubahan perilaku pada mereka yang
HIV+. Akan agak rumit kalau mereka adalah pekerja seks. Sebab untuk
perubahan perilaku, amat tergantung dari pelanggannya. Kalau IDU relatif
lebih mudah.

Bila PKBI Jateng merujuk yang HIV+ ke YPI dll, saya kira itu juga baik
sekali, asalkan YPI-nya dekat. Sambil pelan-pelan memikirkan fasilitas
pendukungnya. Fasilitas pendukungnya bisa sederhana. Asalkan ada
pendamping untuk perubahan perilaku, lalu ada dokter untuk layanan medik
(test limfosit, profilaksis kotrimokzasole). Sekarang jaringan odha di
Indonesia sudah mulai menguat dibawah koordinasi Spritia.

2. Yang kedua tentang 20 orang yang dijumpai HIV+ oleh UTD (PMI).
Sebenarnya yang paling ideal, PMI tidak perlu terlalu repot-repot case
finding HIV+. Tugas (mission) UTD yang paling utama adalah untuk menjaga
agar darah donor aman. Bila ada darah yang HIV+, tinggal dibuang. Bila
UTD tidak ingin orang tersebut sering-sering menjadi donor, harusnya
dilakukan penyaringan (perilaku) dengan kuesioner terlebih dahulu. Ini
biasa dikerjakan di banyak negara. Bila ada faktor risiko, maka mereka
tidak memenuhi syarat sebagai donor. Sekarang kan banyak napi (tahanan)
yang sering2 menjadi donor agar dapat remisi hukuman. Lalu banyak napi
adalah IDU atau ex-IDU. Pantas kalau banyak donor HIV+. Harusnya mereka
ditolak dan kriteria sering jadi donor untuk remisi hukuman tidak
dipakai lagi. Masih banyak kriteria lain yang bisa dipakai untuk remisi
hukuman. Kerja sosial, dll. Kalau UTD ngotot ingin "mencari orang dengan
HIV", ya .. mereka harus melakukan VCT. Hal ini sudah pernah kita bahas
dengan PMI Pusat. Mungkin kurang sampai ke daerah-daerah. Ini merupakan
PR bagi kita.

3. Tentang dokter dari Dinkes Jateng yang mengatakan test anonym
unlinked sengaja dilakukan untuk menghancurkan negara, saya tidak
terkejut. Tahun lalu saya dengan ASA an AusAID melakukan lokakarya
tentang etika test HIV. Banyak dokter dari Dinkes yang berpandangan
seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang menjadi PR bagi kita di negara
ini. Mudah saja mematahkan logika orang-orang seperti itu, .. kalau
diketahui namanya (link) dan orang itu HIV+, lalu apakah mau
dipenjarakan? atau dibunuh?, agar tidak menularkan HIV-nya?

Dalam programnya AusAID dan ASA (dua donor utama di Indonesia) saya
lihat ada rencana untuk lebih intensif melakukan pertemuan-pertemuan
dalam rangka meningkatkan kualitas dan meluruskan surveilens di
Indonesia, dan mungkin termasuk Jateng.

Selamat untuk PKBI Jateng, dan jalan terus. Pelan-pelan tetapi pasti.
Dari PKBI Yogya ada satu orang yang saya ikutkan dalam pelatihan
konselor di Bali (5 kali pelatihan, masing-masing 3 hari). Namanya Moh.
Zaenal Abidin.

Salam hangat,
Wirawan

Asa PKBI Jawa Tengah wrote:

> Pak Wirawan, dan rekan–rekan yang peduli HIV/AIDS Yth:
>
> Saya ingin berbagi cerita tentang kondisi di Semarang. Mungkin selama
> ini Semarang / Jawa Tengah tidak terlalu aktif dalam penanganan
> HIV/AIDS, ini menurut saya, karena kalau saya bandingkan dengan daerah
> lain, rasanya di Semarang belum ada apa-apanya.
>
> Saya bekerja di sebuah Pusat Informasi HIV/AIDS di Semarang sebagai
> relawan konselor. Sudah sekitar 1 tahun lembaga kami menyediakan
> layanan VCT. Kebetulan sekali, sejak awal program VCT ini kami
> mendapat dukungan dari Dinkes Jateng, yaitu test HIV melalui VCT di
> Balai Lab kes Jateng. Untuk sementara ini memang tidak dipungut biaya.
> Saya kira ini seperti apa yang dimaksudkan oleh Pak Wirawan. Begitu
> kan Pak…?
>
> Tetapi prosesnya tidak melalui KPAD, jadi langsung dari Dinas
> Kesehatan Jateng.
>
> Sebelum kami mendapat batuan dari Dinkes, kami sudah mulai memberikan
> layanan VCT, dengan dana sendiri, dan tidak ke Balai Labkes, tetapi
> ke lab swasta. Kami mulai memperkenalkan VCT melalui beberapa surat
> kabar di Smg. Waktu itu dalam rangka hari AIDS thn 2000, kami
> menawarkan VCT gratis. Selama 3 bulan hanya 15 orang yang melakukan
> konseling dan yang bersedia melakukan test hanya 7 orang. Waktu itu ,
> kita memang melakukan semacam test case atau uji coba. Dan memang
> nekat, karena pada saat itu kami sama sekali tidak memikirkan tentang
> “infrastruktur” yang harus ada menyertai VCT. Nekat ya…. Untung waktu
> itu, hasilnya masih negatif semua.
>
> Tetapi sekarang ini, dengan melakukan pendekatan ke berbagai pihak
> ,paling tidak kami sudah mempunyai kontak dengan dokter yang peduli
> pada permasalahan HIV di Semarang dan beberapa teman di YPI .
>
> Saya ingin minta pendapat , sekaligus dukungan dari Pak Wirawan.
> Sebenarnya sejauh mana VCT perlu di galakkan, dan bagaimana strategi
> yang tepat untuk sosialisasi?
>
> Sementara ini, kami bekerja sama dengan beberapa lembaga yang peduli
> HIV/AIDS tetapi belum memberikan layanan VCT.
>
> Kemudian satu hal lagi. Beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam
> sebuah diskusi. Sebetulnya diskusi ini hanya beberapa orang yang
> peduli pada permasalahan HIV. Dari diskusi tersebut ada beberapa hal
> yang menarik,
>
> Yang pertama, wakil dari PMI menyampaikan, bahwa dari UTD sudah
> menemukan sekitar 20 darah + HIV. Kemudian pertanyaan yang muncul
> adalah “Orang-orang yang positiv ini terus diapakan ?”.
>
> Kenapa pertanyaan itu muncul , ternyata memang ada latar belakangnya.
> Sebelumnya , PMI Jateng pernah mendatangi seorang ( atau beberapa
> orang ) yang darahnya di duga positif HIV, yang diketahui dari
> screening. Saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan dengan orang
> tersebut. Tetapi intinya mereka telah memberitahukan status HIV nya
> dan memberikan pendampingan. Bagaimana proses pemberitahuannya dan
> sejauh mana pendampingannya dan apa yang terjadi dengan orang tersebut
> , tidak bisa saya ketahui dengan pasti. Saya tidak bisa mendapat
> informasi tentang hal tersebut. Karena prinsip “kerahasiaan”. Tetapi ,
> kemudian ternyata mereka (pihak PMI) menyatakan keberatan, kalau harus
> melakukan pendampingan yang lebih intens, karena memang “odha”
> tersebut berada di luar kota Semarang, dan sumber daya yang tidak
> memadai, baik manusia maupun dana. Mereka juga pernah memunc
>
> Mungkin ini hampir sama dengan yang disampaikan Pak Nadiar . Dan saya
> sepakat dengan yang disampaikan pak Nadiar dengan mendirikan layanan
> VCT di kelompok masyarakat yang terjangkit HIV, bukannya mendatangi
> orangnya secara langsung.
>
> Bagaimana pendapat Pak Wirawan dng kasus semacam ini.?
>
> Yang kedua, seorang dokter wakil dari Dinkes Jateng (tetapi saya
> kurang jelas kapasitasnya, mewakili lembaga atau personal). Menyatakan
> bahwa konsep “unlink anonymous” dalam survey surveillance HIV sengaja
> dimasukkan ke Indonesia untuk menghancurkan negara ini. Dengan prinsip
> ‘unlink anonymous’ sama dengan membiarkan mereka yang positif tetap
> berkeliaran di depan mata , sehingga akan mempunyai kesempatan untuk
> menularkan kepada lebih banyak orang. Menurutnya, jika prinsipnya
> ‘link’ maka akan mudah ‘menangkap’ mereka yang positif,sehingga
> penularan bisa dihindari.
>
> Saya agak terkejut juga dengan pernyataan tersebut. Nada politisnya
> sangat kental sekali.
>
> Yang ada dalam benak saya “bener nggak sih,seperti itu?”
>
> Apakah issue ini pernah di bahas di tingkat nasional ( atau yang lebih
> tinggi ) ? Karena keterbatasan wawasan saya , saya mohon tanggapan
> dari temen – temen. Karena setahu saya unlink anonymous tidak seperti
> itu.
>
> Ada beberapa kasus lagi yang ingin saya sampaikan. Masih berhubungan
> dengan PMI. Saya pernah di ajak bekerja sama dengan PMI, untuk
> melakukan donor darah di lokalisasi atau di LP, yang maksud sebenarnya
> di balik itu adalah ingin ‘menangkap’ orang yang HIV+. Saya sangat
> tidak sepakat dengan itu. Saya katakana bahwa jika maksudnya demikian
> ini akan melanggar konsep-konsep dalam VCT dan jelas melanggar HAM.
>
> Menurut saya, untuk daerah dengan prevalensi HIV tinggi , UTD PMI,
> bisa melakukan ‘screening donor darah’ sebelum mereka melakukan
> “screening darah donor’. Atau tidak mengambil darah dari tempat –
> tempat resiko tinggi. Tetapi sepertinya, hal itu tidak diperhatikan
> oleh mereka, dengan alasan prevalensi di jateng masih sangat rendah.
>
> Saya juga pernah mengusulkan untuk menyiapkan materi KIE ttg
> HIV/AIDS,Hepatitis dan memberikan konseling (yang sama dengan pre test
> conseling) sebelum pendonor memberikan darahnya. Jelas itu tidak akan
> bisa dilakukan, karena selama ini PMI sering melakukan donor darah
> secara masal sehingga tidak ada kesempatan untuk itu.
>
> Saya kira sudah terlalu panjang. Saya mohon masukan dari Pak Wirawan
> dan temen – temen.
>
> Salam,
>
> SUCI
>
> Pusat Informasi dan Pelayanan PMS,HIV/AIDS & Napza
>
> Asa PKBI JAwa Tengah
>
>
>
> Asa PKBI Daerah Jawa Tengah
> Pusat Informasi dan Layanan HIV/ AIDS dan NAPZA
> Jl. Cempolorejo Raya 33 Semarang
> Tel. 024-7603560
> Fax.024-7601989
>